Dalam usaha meningkatkan kapasitas bisnis di Indonesia, khususnya terkait impor dan ekspor, penetapan sebagai Gudang Berikat beserta izin sebagai Penyelenggara, Pengusaha Gudang Berikat, atau PDGB menjadi sangat penting. Proses untuk memperoleh status dan izin ini diawali dengan pendaftaran secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean. Pendekatan ini membutuhkan penyampaian dokumen dalam bentuk softcopy dan hardcopy, menandakan era baru dalam pemrosesan permohonan yang lebih efisien dan terstruktur.

Lampiran yang diperlukan dalam permohonan Izin Gudang Berikat variatif tergantung pada jenis izin yang diajukan, namun umumnya mencakup: surat izin tempat usaha, IMB, bukti kepemilikan atau penguasaan tempat, peta dan denah lokasi, NPWP dan penetapan sebagai PKP, serta SPT Tahunan terakhir. Juga termasuk dokumen lingkungan, identitas pemohon, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh bisnis yang beroperasi baik lingkungan dan sosial.

Untuk Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB, proses permohonan diperketat dengan penambahan persyaratan seperti fotokopi surat izin usaha, Kartu Angka Pengenal Impor, serta dokumen-dokumen terkait kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi dan sistem informasi persediaan. Kesiapan dokumen yang detail dan lengkap tidak hanya mempercepat proses permohonan tetapi juga mempermudah pengawasan dan manajemen persediaan dalam operasional sehari-hari. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi perusahaan yang ber