Untuk mendapat penetapan sebagai Gudang Berikat, sebuah perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Proses ini memerlukan serangkaian dokumen yang secara spesifik mengidentifikasi syarat-syarat penunjang perizinan. Diantaranya adalah surat izin tempat usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha, dan berbagai lampiran lain yang menunjukkan legalitas dan kemampuan dalam mengelola Gudang Berikat.

Dokumen persyaratan meliputi denah lokasi dan tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan untuk periode terakhir bagi perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, dibutuhkan juga Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR), akta pendirian badan usaha dan perubahannya, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Gudang Berikat sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Bagi Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB, ada tambahan persyaratan yang harus disertakan seperti fotokopi surat izin usaha perdagangan dan industri, Kartu Angka Pengenal Impor (API), dan Surat Pernyataan bermaterai tentang jenis barang impor yang akan ditimbun dalam Gudang Berikat. Kemudian, daftar perusahaan tujuan distribusi barang, kontrak kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi dan izin Toko Bebas Bea merupakan syarat tambahan yang diperlukan untuk operasional yang efisien. Dokumen dan persyaratan ini menjadi kunci bagi perusahaan untuk dapat mengoptimalkan fungsi Gudang Berikat dalam meningkatkan kegiatan ekspor impor serta mendukung pertumbuhan industri.