Untuk mendapatkan status sebagai Gudang Berikat dan ijin Penyelenggara Gudang Berikat (PDGB), perusahaan perlu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean yang bersangkutan. Permohonan ini harus disertakan dalam dua format, yaitu softcopy dan hardcopy, untu memastikan kelengkapan dan keabsahan dari dokumen yang diajukan. Proses ini merupakan langkah awal bagi perusahaan yang ingin memperoleh manfaat fiskal dan operasional dari status Gudang Berikat.

Dalam setiap pengajuan, terdapat serangkaian dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses penyelenggaraan. Secara umum, persyaratan ini meliputi surat izin tempat usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bukti kepemilikan atau penguasaan atas tempat usaha, dan dokumen pendukung lainnya seperti NPWP, SPR, serta akta pendirian badan usaha. Perusahaan juga harus menyiapkan denah lokasi serta peta lokasi yang akan digunakan sebagai Gudang Berikat, memungkinkan evaluasi dan verifikasi oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

Terkhusus bagi Pengusaha Gudang Berikat (PGB) dan PDGB, persyaratan ditambah dengan penyertaan fotokopi surat izin usaha perdagangan dan industri, Kartu Angka Pengenal Impor (API), serta dokumen yang menunjukkan kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi. Selain itu, disertakan juga paparan sistem informasi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memudahkan pengawasan dan manajemen barang yang disimpan di dalam gudang. Langkah-langkah administratif ini menjamin bahwa semua pihak terkait dapat mengoperasikan kegiatan gudang berikat sesuai dengan regulasi yang berlaku, demi mencapai efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap hukum.