Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

(1) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam
daerah pabean, dapat dilakukan dalam jumlah paling banyak 25%
(dua puluh lima persen) dari nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya
dan nilai realisasi penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya tahun
sebelumnya.
(2) Nilai realisasi penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk Hasil Produksi Kawasan
Berikat yang akan diolah lebih lanjut.
(3) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pada awal tahun berjalan
harus menyampaikan data nilai realisasi ekspor dan nilai realisasi
penyerahan ke Kawasan Berikat lain tahun sebelumnya kepada
Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang
mengawasi.
(4) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean
melakukan penelitian atas:
a. nilai realisasi ekspor dan nilai realisasi penyerahan ke Kawasan
Berikat lain tahun sebelumnya untuk menetapkan persentase
pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain
dalam daerah pabean untuk tahun berjalan; dan
b. nilai realisasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke
tempat lain dalam daerah pabean tahun sebelumnya untuk
menentukan pemenuhan batasan pengeluaran Hasil Produksi
Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)
Dalam hal ketentuan mengenai batasan pengeluaran hasil produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, terhadap
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB diberlakukan pengurangan
jumlah persentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean
untuk periode tahun berikutnya.
(6) Dalam hal pada periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), ketentuan mengenai batasan pengeluaran hasil
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dipenuhi,
terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dilakukan
pembekuan izin Kawasan Berikat untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(7) Dalam periode pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB:
a. tidak melakukan pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain
dalam daerah pabean; dan
b. harus melakukan ekspor Hasil Produksi Kawasan Berikat
dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya paling sedikit
sebesar 4 (empat) kali nilai kelebihan pengeluaran pada periode
sebelumnya.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b
tidak dipenuhi, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor
Pabean tetap membekukan izin sampai dengan Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf b.
(9) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan
ekspor Hasil Produksi Kawasan Berikat dan/atau penyerahan ke
Kawasan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf
b, izin Kawasan Berikat dapat diberlakukan kembali.
(10) Atas nilai realisasi ekspor Hasil Produksi Kawasan Berikat dan/atau
penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf b, tidak dapat digunakan dalam perhitungan
presentase pengeluaran hasil produksi ke tempat lain dalam daerah
pabean.
(11) Tata cara penghitungan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan
Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Pengeluaran Hasil Produksi ke Pengusaha di Kawasan Bebas

(1) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas hanya
dapat ditujukan kepada Pengusaha yang telah mendapat izin usaha
dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas.
(2) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas
diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan impor barang dari
Tempat Penimbunan Berikat dengan mendapatkan pembebasan Bea
Masuk.

(3)
Dalam hal barang dari Kawasan Berikat tidak sampai ke Kawasan
Bebas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang
dikeluarkan dari Kawasan Berikat, Kepala Kantor Pelayanan Utama
atau Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat meminta
konfirmasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kantor
Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diyakini barang dari Kawasan Berikat tidak masuk ke
Kawasan Bebas, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean
yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan penagihan Bea Masuk
dan PDRI yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundanganundangan.

(5) Tata cara pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan
Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pengeluaran Hasil Produksi ke Kawasan Berikat Lain

(1) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat
lain harus ditujukan:
a. untuk diolah lebih lanjut;
b. digabungkan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat lain; atau
c. dijadikan Barang Modal untuk proses produksi.
(2) Pengeluaran hasil produksi dari Kawasan Berikat ke Kawasan
Berikat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk
diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan
Berikat lain.
(3) Tata cara pengeluaran hasil produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT

Pengeluaran Hasil Produksi ke Luar Daerah Pabean

(1) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke luar daerah pabean
dapat berupa:

a. Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan; dan
b. gabungan Hasil Produksi Kawasan Berikat dengan barang lain
sebagai pelengkap yang berasal dari:
1. luar daerah pabean;
2. Gudang Berikat;
3. Kawasan Berikat lain;

4. Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin
usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas; atau
5. tempat lain dalam daerah pabean.
(2) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundanganundangan
kepabeanan
di
bidang ekspor.

Pemasukan Barang dari Kawasan Bebas

(1) Pengusaha Kawasan berikat atau PDKB mengajukan permohonan
pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan berikat kepada
Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang
mengawasi Kawasan Berikat.
(2) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean
melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) serta memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas
permohonan diterima secara lengkap.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
memastikan bahwa barang yang akan dimasukkan ke Kawasan
berikat merupakan barang yang dapat diberikan penangguhan untuk
dimasukkan ke Kawasan Berikat yang bersangkutan.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor
Pabean menerbitkan surat rekomendasi pemasukan barang dari
Kawasan Bebas.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak,
Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean
menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan
menyebutkan alasan penolakan.
(6) Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan berikat
diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran
barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat yang
diajukan oleh Pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan
Pengusahaan Kawasan Bebas dengan dilampiri surat rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Dalam hal barang dari Kawasan Bebas tidak sampai ke Kawasan
berikat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang
dikeluarkan dari Kawasan Bebas, Kepala Kantor Pelayanan Utama
atau Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas meminta
konfirmasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kantor
Pabean yang mengawasi Kawasan berikat.
(8) Dalam hal berdasarkan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dapat diyakini barang dari Kawasan Bebas tidak masuk ke
Kawasan berikat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
barang dikeluarkan dari Kawasan Bebas, Kepala Kantor Pelayanan
Utama atau Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas melakukan penagihan Bea Masuk dan PDRI yang terutang sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(9) Tata cara pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Pemasukan Barang dari Kawasan Berikat Lainnya

Pasal 30

(1) Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dari Kawasan Berikat
lainnya menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran
barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat
Penimbunan Berikat lainnya.
(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan
manajemen risiko.
(3) Tata cara pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Pemasukan Barang dari Gudang Berikat

Pasal 31

Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dari Gudang Berikat dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur
mengenai Gudang Berikat.

Bagian Keempat
Pemasukan Barang dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
(TPPB) atau Tempat Lelang Berikat (TLB)

Pasal 32

(1) Pemasukan barang dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
(TPPB) atau Tempat Lelang Berikat (TLB) ke Kawasan Berikat
menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk
diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan
Berikat lainnya.

(2)
Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan
manajemen risiko.
(3) Tata cara pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BERIKAT DARI LUAR DAERAH PABEAN

Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean

Pasal 29

(1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memberitahukan
pemasukan barang asal luar daerah pabean yang mendapat fasilitas
penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI dari kawasan
pabean ke Kawasan Berikat dengan menggunakan dokumen
pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat
Penimbunan Berikat.
(2) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB menyampaikan dokumen
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat
Bea dan Cukai yang mengawasi dengan menggunakan Media
Penyimpan Data Elektronik.
(3) Dalam hal Kawasan Berikat berada di bawah Kantor Pelayanan
Utama atau Kantor Pabean yang telah memiliki sistem PDE,
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib menyampaikan
dokumen pemberitahuan ke Kantor Pabean dengan menggunakan
sistem PDE.
(4) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib mengisi dokumen
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisikan
dalam dokumen pemberitahuan.
(5) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengisi uraian
barang pada dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara jelas paling kurang meliputi jenis, merk, tipe, ukuran,
kode barang dan/atau spesifikasi lain yang mempengaruhi nilai
pabean dan/atau klasifikasi.
(6) Tata cara pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat dari luar
daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari kawasan
pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
(7) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memberitahukan
pemasukan barang asal luar daerah pabean yang tidak mendapat
fasilitas penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI dari
kawasan pabean ke Kawasan Berikat dengan menggunakan
dokumen pemberitahuan impor barang dan terhadap barang yang
telah diselesaikan kewajiban kepabeanannya tersebut dianggap
sebagai barang dari tempat lain dalam daerah pabean sehingga
pemasukannya ke Kawasan Berikat harus menggunakan dokumen
pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah
pabean ke Tempat Penimbunan Berikat.

Pemberian Izin Penambahan Pintu di Kawasan Berikat

(1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat
sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB mengajukan
permohonan pemberian izin penambahan pintu khusus pemasukan
dan pengeluaran barang di Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor
Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala
Kantor Pabean yang mengawasi.
(2) Termasuk dalam pengertian pintu khusus pemasukan dan
pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sarana keluar masuk barang seperti pipa, saluran transmisi, dan ban
berjalan (conveyor belt).
(3) Pintu tambahan khusus pemasukan dan pengeluaran barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. terdapat Closed Circuit Television (CCTV) untuk membantu
pengawasan keluar masuk barang dan dapat diakses oleh
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat; dan
b. terdapat alat ukur elektronik yang terhubung dengan sistem
teknologi informasi perusahaan yang bersangkutan khusus
untuk pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan
mencantumkan alasan penambahan pintu dan data terkait lalu lintas
kendaraan, volume barang, dan jumlah karyawan serta dilampiri
dengan:
a. fotokopi keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat
dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, atau penetapan tempat
sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan
Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang bersangkutan beserta perubahan terakhir dari izin tersebut; dan
b. denah lokasi dan tata letak (layout) Kawasan Berikat yang
menggambarkan lokasi rencana penambahan pintu.
(5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau
Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada
pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala
Kantor Wilayah dengan disertai:
a. berita acara pemeriksaan lokasi; dan
b. rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
(7) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b paling sedikit berisi informasi mengenai:
a. profil (past performance) Kawasan Berikat; dan
b. data pelanggaran apabila yang bersangkutan pernah melakukan
pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai.
(8) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara lengkap.
(9) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
mempertimbangkan:
a. Kondisi Bangunan, lahan dan lingkungan geografis sekitar
Kawasan Berikat; dan /atau
b. jumlah lalu lintas kendaraan dan volume barang yang keluar
masuk Kawasan Berikat.
(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama menerbitkan surat persetujuan penambahan pintu khusus
pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Berikat sesuai
contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.
(11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan
menyebutkan alasan penolakan.
(12) Dalam hal ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan terkait
pintu tambahan khusus pemasukan dan pengeluaran barang, Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melalui
Kepala Kantor Pabean meninjau ulang pemberian izin penambahan
pintu dimaksud.

Peraturan PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Subkontrak

(1) Terhadap izin sebagai Kawasan Berikat yang telah diterbitkan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, dapat diberikan
perlakuan subkontrak sebagai berikut:
a. dapat mensubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahan
kecuali pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir,
sortasi dan pengepakan kepada:
1. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lain; dan/atau
2. perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam
daerah pabean.
b. dapat menerima pekerjaan subkontrak dari tempat lain dalam
daerah pabean.
(2) Untuk dapat melakukan dan menerima subkontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Utama, Kepala Kantor Pabean, atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan
permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pelayanan Utama, atau pejabat yang ditunjuk,  dalam hal sifat dan
karakteristik pekerjaan yang dikeluarkan untuk disubkontrakkan
memerlukan waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari.
(4) Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala
Kantor Pabean, atau pejabat yang ditunjuk memberikan
persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah berkas permohonan
diterima secara lengkap.
(5) Persetujuan pengeluaran subkontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Kapasitas produksi perusahaan serta order yang
diterimanya;
b. Industri dimaksud merupakan industri padat karya yaitu
kegiatan industri yang lebih banyak menggunakan tenaga
manusia jika dibandingkan dengan modal atau mesin;
c. Perusahaan dimaksud tidak pernah menyalahgunakan
fasilitas Kawasan Berikat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir;
d. Perusahaan dimaksud tidak memiliki tunggakan bea masuk,
cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang
belum dilunasi;
e. Perusahaan dimaksud tidak dalam proses pailit; dan
f. Perusahaan dimaksud memiliki perencanaan bisnis (business
plan) terkait dengan upaya untuk memenuhi ketentuan
Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/2011
tentang Kawasan Berikat.
(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan
sampai dengan masa kontrak selesai dan paling lama sampai
dengan tanggal 31 Desember 2012.
(7) Persetujuan penerimaan  subkontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan kegiatan
utama produksi untuk tujuan ekspor dan/atau antar
Kawasan Berikat dan pekerjaan menerima subkontrak
tersebut merupakan pekerjaan sampingan.
b. Industri dimaksud merupakan industri padat karya yaitu
kegiatan industri yang lebih banyak menggunakan tenaga
manusia jika dibandingkan dengan modal atau mesin;
c. Perusahaan dimaksud tidak pernah menyalahgunakan
fasilitas Kawasan Berikat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir;
d. Perusahaan dimaksud tidak memiliki tunggakan bea masuk,
cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang
belum dilunasi;
e. Perusahaan dimaksud tidak dalam proses pailit;dan
f. perusahaan dimaksud tidak sedang memberikan subkontrak
ke perusahaan lain di tempat lain dalam daerah pabean.
(8) Pengeluaran hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tidak diperhitungkan sebagai pengeluaran hasil
produksi ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan
nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

IT Inventory Siap Pakai untuk Kawasan Berikat di Indonesia

Setiap perusahaan Kawasan Berikat diwajibkan untuk menyerahkan laporan-laporan secara berkala kepada Bea Cukai. Oleh karena itu diperlukan adanya Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer yang dapat digunakan untuk mengelola data impor ekspor dan data lain terkait Kawasan Berikat misalnya Rekapitulasi Dokumen Pabean, Mutasi Bahan Baku, Mutasi Barang Jadi, dan sebagainya.

Salah satu vendor penyedia sistem informasi persediaan berbasis komputer dan atau online adalah PT Incore Systems Solutions. Vendor ini menyediakan Sistem Informasi Persediaan iCore untuk pengelolaan data barang yang diolah di Kawasan Berikat.
Keunggulan iCore:
1) IT Inventory yang mudah digunakan untuk Kawasan Berikat
2) Dapat menampilkan history barang import sampai dengan di ekspor kembali
3) Sesuai standar aturan Ditjen Bea dan Cukai untuk Kawasan Berikat dan menghasilkan laporan sesuai format yang diminta dalam regulasi Ditjen Bea Cukai serta laporan sesuai kebutuhan perusahaan dalam bentuk word dan excel:

a. Laporan Rekapitulasi Pemasukan Barang per Dokumen Pabean;
b. Laporan Rekapitulasi Pengeluaran Barang per Dokumen Pabean;
c. Laporan Pertanggungjawaban Mutasi bahan baku;
d. Laporan Pertanggungjawaban Mutasi barang jadi;
e. Laporan Pertanggungjawaban WIP;
f. Laporan Pertanggungjawaban Mutasi barang sisa dan scrap;
4) Dapat diakses online, realtime dan dimanapun oleh karyawan dan pemeriksa dari Ditjen Bea Cukai
5) Multi user, sederhana, dan mudah digunakan (user friendly)
6) Sistem yang aman dengan akses khusus dan otorisasi bertingkat-tingkat (authorized secured access), sehingga tiap user hanya dapat mengakses fitur-fitur yang sesuai job descnya / pekerjaannya, misalnya user Gudang tidak dapat mengakses fitur-fitur Produksi, dan ada admin hingga super user (management)
7) Sudah tersedia mikro sistem yang memudahkan sinkronisasi data secara reguler dari Software SAP/ERP/lainnya yang digunakan perusahaan Anda ke dalam iCore hingga menampilkan laporan-laporan yang sesuai peraturan Bea Cukai
8) Sudah tersedia fitur penyusunan formula konversi produksi
9) Investasi untuk iCore sangat terjangkau dengan kualitas tinggi dan after sales yang lengkap (pelatihan karyawan Anda menggunakan iCore , maintenance bulanan gratis selama jangka waktu tertentu, update iCore  gratis).
Silakan hubungi langsung PT Incore Systems Solutions via email: management@indonesiacore.com ataupun melalui telepon 021 96902959 / fax 021 7452464 apabila ingin mendapatkan proposal penawaran detail IT Inventory iCore ataupun meminta jadwal untuk presentasi langsung iCore  / video presentasi iCore .
PT Incore Systems Solutions menyediakan solusi IT INVENTORY yang lengkap untuk perusahaan Kawasan Berikat dan Gudang Berikat, serta perusahaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.PT Incore Systems Solutions juga menyediakan iKITE IT Inventory Systems, solusi IT INVENTORY untuk perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau perusahaan penerima fasilitas pengembalian bea masuk untuk tujuan ekspor (ex-KITE).